 |
| Statistisi Madya BPS Blora, Suparman |
BLORA,POJOKBLORA.ID - Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Blora mencapai 11,42% atau sekitar 99,14 ribu jiwa dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,07% atau 0,47 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Batas garis kemiskinan yang digunakan dalam survei ini adalah pengeluaran per kapita sebesar Rp464.959 per bulan, Senin (16/12/2024).
Meskipun ada tren penurunan, Blora tetap menduduki peringkat ke-13 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Karesidenan Pati, setelah Kabupaten Rembang. Statistik ini diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi yang dilakukan BPS pada Maret 2024, menggunakan sampel berdasarkan pengeluaran individu.
Statistisi Madya BPS Blora, Suparman, menjelaskan bahwa tugas BPS adalah memotret kondisi ekonomi masyarakat secara riil tanpa kewenangan langsung dalam program pengentasan kemiskinan. "Data ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk merancang kebijakan strategis," ungkapnya.
Suparman menyoroti tantangan utama dalam memberantas kemiskinan, yakni disparitas pengeluaran di masyarakat. “Penduduk dengan pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan, misalnya Rp200 ribu per bulan, membutuhkan intervensi yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang mendekati garis kemiskinan,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan pendapatan daerah menjadi hambatan utama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. “Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi solusi penting,” jelas Suparman.
Untuk itu, ia menyarankan pemerintah mengembangkan langkah strategis yang berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi dan distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. “Program yang terukur dan berkelanjutan menjadi kunci,” katanya.
Pendekatan ini juga harus memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori sangat miskin. Program pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha, dan akses ke lapangan pekerjaan dinilai dapat membantu masyarakat mandiri secara ekonomi.
Suparman berharap penurunan angka kemiskinan ini dapat terus berlanjut dengan sinergi yang lebih kuat antar instansi. "Kita perlu kerja sama untuk menciptakan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap program-program yang telah dijalankan, untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya. “Tidak hanya jumlah bantuan yang penting, tetapi juga bagaimana bantuan tersebut mampu memberdayakan masyarakat,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan segera merespon data ini dengan kebijakan yang lebih progresif dan inovatif. Menurut Suparman, keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada komitmen semua pihak.
Dengan tren penurunan yang konsisten, Suparman optimistis bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Blora dapat terus ditekan. “Namun, upaya ini membutuhkan kerja keras dan dedikasi dari semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat,” pungkasnya.(Agung)
