BLORA, POJOKBLORA.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna penting dalam rangka penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024, Rabu (14/5/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mustopa, S.Pd.I ini menjadi ajang evaluasi dan refleksi menyeluruh atas kinerja Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRD Mustopa menyampaikan bahwa DPRD telah menerima dokumen resmi LKPJ dari Bupati melalui surat Nomor: 000.6.3.4/227/2025 dan telah mendalami isinya bersama kalangan akademisi sejak 17 April 2025.
LKPJ: Instrumen Transparansi dan Akuntabilitas
Juru bicara Gabungan Komisi DPRD, Santoso Budi Susetyo, S.Sos., memaparkan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, RKPD, hingga RPJMD 2021-2026. Evaluasi ini menjadi tolok ukur checks and balances antara eksekutif dan legislatif.
“Secara umum, kinerja urusan pemerintahan daerah berjalan baik, namun masih ditemukan sejumlah hambatan yang harus dituntaskan pada 2025,” ujarnya.
Sorotan Tajam di Empat Bidang Prioritas
DPRD memberikan sejumlah rekomendasi strategis di berbagai sektor:
1. Pendidikan:
APK PAUD dinilai tinggi, namun APS Kesetaraan masih kategori sedang.
Perlunya peningkatan layanan pendidikan bagi disabilitas dan sosialisasi pendidikan tinggi.
Peningkatan akreditasi sekolah sebagai dasar penerapan BLUD.
2. Kesehatan:
Indikator Standar Pelayanan Minimal masih sangat rendah.
Penurunan stunting perlu kolaborasi aktif dengan PKK, Posyandu dan Kementerian Kesehatan.
3. Infrastruktur dan Permukiman:
Penanganan pemukiman kumuh dinilai sangat rendah.
Drainase, jembatan, dan jalan yang belum tuntas harus diprioritaskan pada 2025.
Evaluasi kawasan permukiman tak layak perlu segera ditindaklanjuti.
4. Koperasi dan UMKM:
Jumlah koperasi yang diaudit eksternal sangat rendah karena keterbatasan volume usaha.
Pemda diminta mendorong inovasi usaha dan sinkronisasi program antar OPD.
Catatan Strategis dan Tugas Pembantuan
DPRD juga meminta Pemkab Blora menindaklanjuti rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya yang belum terlaksana, serta memperjelas nomenklatur kegiatan strategis.
Di sisi lain, pelaksanaan tugas pembantuan dari pusat dan provinsi dinilai cukup baik. Namun, beberapa catatan muncul:
Penanggulangan bencana perlu roadmap kawasan rawan bencana.
RPH dan sanitasi belum mencapai 100% realisasi anggaran.
Pembangunan jalan oleh Dinas PUPR baru mencapai realisasi 62,34% dari target 71%.
Bupati Apresiasi dan Siap Tindaklanjuti
Bupati Blora Dr. Arief Rohman, S.IP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas rekomendasi DPRD dan berkomitmen menindaklanjuti dengan perbaikan nyata.
“Rekomendasi ini akan menjadi panduan dalam penyusunan APBD Perubahan dan kebijakan 2025. Kami siap bekerja lebih keras,” ujarnya.
Rapat Ditutup Dengan Pantun Penuh Pesan
Menariknya, rapat paripurna ditutup Ketua DPRD Mustopa dengan pantun penuh pesan kepada Sekda:
“Burung merpati terbang ke sawah,
Surat rekomendasi sudah disepakati.
Segera bahas APBD Perubahan Blora,
Agar pembangunan makin berkualitas dan berarti.”
Rapat paripurna pun resmi ditutup dengan penandatanganan berita acara, membawa harapan baru menuju Blora yang lebih baik di tahun 2025.(AGUNG)
