Kepala Dinas Pendidikan Blora, Sunaryo
BLORA,POJOKBLORA.ID - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, memberikan tanggapan positif atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai wacana program pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP untuk swasta. Menurutnya, putusan ini merupakan langkah maju yang menunjukkan kepedulian negara terhadap hak pendidikan setiap warga.
“Pada prinsipnya saya menyambut baik putusan MK, karena pendidikan dasar memang sudah seharusnya ditanggung pemerintah. Kalau di negara maju, pendidikan dasar seluruhnya dibiayai pemerintah,” ungkap Sunaryo saat ditemui, Rabu (25/6/2025).
Namun, Sunaryo juga menekankan bahwa konsep pendidikan gratis perlu dikaji lebih matang agar penerapannya tepat dan berkesinambungan. Ia menuturkan, selama ini pembiayaan operasional sekolah berasal dari dua sumber utama, yakni dana BOS dan iuran dari orang tua siswa.
“Jika pendidikan benar-benar gratis, maka pemerintah harus siap menanggung semua pembiayaan, termasuk gaji guru dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Dana BOS hanya cukup untuk perbaikan ringan, sementara kebutuhan pembangunan gedung baru, toilet, ruang guru, hingga halaman sekolah harus benar-benar dianggarkan pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, pemerintah pusat perlu memberi kejelasan soal regulasi dan skema pembiayaan agar pemerintah daerah bisa mempersiapkan diri. “Jangan sampai konsep gratisnya setengah-setengah. Kalau mau benar-benar gratis, jangan ada lagi iuran dari wali murid,” tegasnya.
Sunaryo menambahkan, pihaknya saat ini menunggu kebijakan lanjutan dan petunjuk teknis dari pusat. “Kami di daerah akan siap melaksanakan selama pembiayaan dan ketentuan teknisnya jelas. Prinsipnya, kami mendukung penuh program ini, selama kemampuan keuangan negara memadai,” pungkasnya.
Wacana pendidikan gratis untuk sekolah swasta ini diharapkan membawa angin segar dan memberi harapan baru bagi masyarakat agar anak-anak Blora bisa menuntaskan pendidikan dasar mereka tanpa membebani orang tua. Dengan regulasi dan perencanaan anggaran yang matang, putusan MK ini bisa menjadi tonggak sejarah menuju pendidikan lebih inklusif dan merata.(AGUNG)
