 |
| Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Huda |
BLORA,POJOKBLORA.ID — Pemerintah Kabupaten Blora mencatat capaian signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan sepanjang tahun 2025. Namun, keterbatasan anggaran pada 2026 membuat fokus pembangunan bergeser dari ekspansi ke pemeliharaan kemantaban jalan agar tidak mengalami penurunan.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Nidzamudin Al Huda, menyampaikan bahwa pada 2025 sektor jalan menjadi penerima alokasi anggaran terbesar.
“Pada 2025 lalu, anggaran perbaikan dan pembangunan jalan paling besar. Pembangunan jalan melalui APBD kurang lebih Rp300 miliar yang bersumber dari DAU, pinjaman daerah, dan bantuan keuangan provinsi,” ujar Nidzamudin. Jumat, (09/01/26)
Selain itu, Blora juga mendapatkan tambahan pembangunan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, dengan total penanganan sekitar 100 kilometer pada tahun 2025.
“Alhamdulillah, seluruh pembangunan jalan tahun 2025 sudah selesai,” tambahnya.
Hasil dari pembangunan masif tersebut mendorong tingkat kemantaban jalan Kabupaten Blora mencapai 69 persen pada 2025. Meski demikian, masih terdapat sekitar 31 persen jalan dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat, dengan panjang mencapai sekitar 279 kilometer.
Memasuki tahun 2026, DPUPR menghadapi tantangan besar akibat penurunan drastis anggaran pembangunan jalan. Dari ratusan miliar rupiah pada tahun sebelumnya, alokasi pembangunan jalan pada 2026 hanya sekitar Rp21 miliar, dengan target penanganan sekitar 6 kilometer jalan.
“Penurunannya cukup jauh dibanding 2025. Dengan anggaran Rp21 miliar ini, kami fokus pada ruas-ruas jalan yang masuk kategori rusak ringan dan rusak berat,” jelas Nidzamudin.
Untuk menutup keterbatasan anggaran daerah, DPUPR Blora tengah mengupayakan kembali Inpres Jalan Daerah (IJD) agar minimal setara dengan capaian tahun sebelumnya.
“Kami berusaha mendapatkan IJD lagi. Dengan keterbatasan anggaran ini, kami berharap bantuan pusat bisa minimal sama seperti tahun kemarin,” katanya.
Selain itu, percepatan pelaksanaan pembangunan menjadi strategi penting, mengingat triwulan pertama menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat. Tingginya serapan anggaran pada periode tersebut berpotensi membuka peluang tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Pada 2026, DPUPR Blora menegaskan fokus utama adalah pemeliharaan jalan, guna menjaga kemantaban jalan tetap berada di angka 69 persen.
“Yang terpenting, kemantaban jalan jangan sampai turun. Karena itu, tahun ini kami fokus di pemeliharaan,” pungkas Nidzamudin.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Blora berharap kualitas infrastruktur jalan tetap terjaga sembari menunggu dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat.(Agung)
