BLORA,POJOKBLORA.ID – Suasana hangat dan santai mewarnai kegiatan "Ngopi Bareng" yang digelar Kelurahan Mlangsen, Rabu (9/2/2026). Acara yang dihadiri puluhan warga dari berbagai rukun warga itu dikemas dalam bentuk diskusi informal untuk membahas kebijakan terbaru pemerintah pusat terkait data penerima bantuan sosial.
Krisna Aji Purwantika, Pendamping Sosial Kelurahan Mlangsen, menjadi narasumber utama dalam forum yang berlangsung di Pendopo Kelurahan tersebut. Ia memaparkan secara rinci transformasi sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)—sebuah perubahan fundamental yang mulai diimplementasikan secara nasional sejak 2025 lalu .
"Ada perubahan signifikan. Data dari DTKS sekarang dikelola ulang dan dicocokkan dengan data BPS, termasuk data sosial ekonomi dan pemetaan kemiskinan ekstrem. Hasilnya lahirlah DTSEN," jelas Krisna di hadapan warga.
Menurutnya, perbedaan paling mendasar antara DTKS dan DTSEN terletak pada cakupan data. Jika DTKS hanya memuat data warga yang diusulkan sebagai calon penerima bansos, maka DTSEN kini mencakup seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali—dari desil 1 hingga desil 10 .
Sistem Desil Jadi Penentu Utama
Krisna menjelaskan, inovasi terbesar dalam sistem baru ini adalah penggunaan "desil" atau peringkat kesejahteraan keluarga. Masyarakat kini dikelompokkan ke dalam 10 strata ekonomi, di mana desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah (10 persen termiskin), sementara desil 10 adalah kelompok paling sejahtera .
"Penentuan desil ini dilakukan BPS berdasarkan berbagai variabel ekonomi—bukan sekadar usulan kelurahan seperti dulu. Jadi status penerima bansos kini sangat tergantung di desil berapa warga terdata," imbuhnya.
Warga pun mendapat pemahaman baru: tidak semua orang miskin otomatis menerima semua jenis bantuan. Setiap program pemerintah memiliki ketentuan desil yang berbeda-beda.
Rincian Desil untuk Setiap Program Bansos
Dalam kesempatan tersebut, Krisna membeberkan detail kriteria terbaru penerima bantuan sosial berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga :
1. Program Keluarga Harapan (PKH) – Hanya diperuntukkan bagi keluarga dengan status desil 1 hingga desil 4.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako – Masih diberikan untuk desil 1 hingga desil 5, meskipun pemerintah tengah mengkaji pembatasan menjadi desil 1-4 pada tahun anggaran 2026 .
3. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JKN)/KIS – Juga diperuntukkan bagi desil 1 hingga desil 5 .
"Warga dengan status desil 6 sampai 10 dinyatakan tidak berhak menerima bantuan apa pun dari Kementerian Sosial karena dianggap sudah mampu secara ekonomi," tegas Krisna.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini juga tengah gencar melakukan verifikasi dan validasi ulang. Data Kementerian Sosial per Februari 2026 menunjukkan masih terdapat lebih dari 15 juta penerima bansos dari kelompok desil 6-10 yang akan segera dihapus, sementara 54 juta warga miskin dan rentan dari desil 1-5 justru belum tersentuh bantuan .
Warga Antusias, Petugas Siap Bantu Cek Mandiri
Salah seorang warga RT 03, Suyanto, mengaku baru memahami bahwa penerima BPNT belum tentu otomatis menerima PKH. "Selama ini saya kira semua bansos itu paket komplit. Ternyata beda-beda syaratnya," ujarnya.
Menanggapi antusiasme warga, Krisna mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status desil secara mandiri melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos yang tersedia di ponsel pintar .
"Kelurahan Mlangsen juga membuka layanan konsultasi setiap hari kerja. Warga yang keberatan dengan status desilnya bisa mengajukan sanggahan melalui petugas SIKS-NG kelurahan setiap awal bulan, paling lambat tanggal 7," pungkasnya.
Kegiatan Ngopi Bareng yang berlangsung hingga pukul 11.00 WIB itu ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif. Lurah Mlangsen dalam sambutannya berjanji akan menggelar forum serupa secara berkala untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah kelurahan dan warganya.(Agung)
