BLORA,POJOKBLORA.ID – Dugaan pelanggaran Kode etik berupa perselingkuhan yang melibatkan dua oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora mulai mencuat ke publik. Hingga saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blora menyatakan belum menerima laporan resmi terkait kasus tersebut.
Kepala BKPSDM Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono, saat dikonfirmasi awak media, mengaku belum ada pengaduan yang masuk. Menurutnya, pelanggaran ringan semacam ini idealnya diselesaikan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
“Belum ada laporan masuk ke BKPSDM,” ujarnya singkat, Jumat (19/6/2026).
Hal senada juga disampaikan terkait mekanisme penanganan awal. Heru menegaskan bahwa permasalahan dugaan pelanggaran etik tersebut menjadi kewenangan internal Dinas Pendidikan untuk menyelesaikannya terlebih dahulu.
“Jadi perlakuan terhadap permasalahan apapun pengaduan itu, yang pertama kali untuk menindaklanjuti itu adalah atasan langsung masing-masing,” jelasnya.
Kritik Aktivis: Proses Internal Dikhawatirkan Tidak Objektif
Meskipun demikian, langkah penyelesaian internal ini menuai kritik. Aktivis Aliansi Cah mBloro, Lilik Prayogo, menilai proses yang dilakukan oleh dinas sendiri bukan termasuk pelanggaran ringan dan tidak objektif yang menimbulkan kecurigaan adanya keberpihakan.
“Saya curiga dinas bermain. Tidak objektif karena diselesaikan dinas sendiri,” tegasnya.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat lantaran selama ini kasus serupa dinilai tidak pernah mendapatkan tindakan tegas. Lilik mendorong agar ada sanksi yang bersifat jera, bukan sekadar mutasi atau penurunan pangkat yang selama ini kerap menjadi hukuman akhir.
“Selama ini kasus perselingkuhan tidak ada tindakan tegas. Paling sanksinya mutasi, penurunan pangkat, dan sebagainya,” keluhnya.(Red)
