BLORA, POJOKBLORA.ID – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Blora bersama para kader menggelar konsolidasi dan deklarasi sikap terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025). Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi serta perumusan langkah strategis dalam menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan rakyat.
Ketua PC IMM Blora, Nur Laili Khoirunnisa, menegaskan bahwa pihaknya menuntut pemerintah untuk mengembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat sesuai konstitusi, menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan, serta meninjau ulang kebijakan investasi yang dinilai merugikan rakyat. Mereka juga menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap bukan solusi dalam mengatasi kemiskinan struktural.
"MBG merupakan program yang terlalu dipaksakan sehingga banyak yang dikorbankan seperti efisiensi anggaran yang berdampak pada PHK. Meskipun anak mendapatkan makan siang gratis namun orang tua di PHK sehingga tetap menyulitkan rakyat," jelas Nur Laili.
IMM Blora juga menyoroti pentingnya reformasi struktural kabinet, menolak warisan budaya yang menggusur rakyat, serta mendesak transparansi dalam alokasi anggaran negara.
“Kami tunduk pada konstitusi demokrasi, bukan pada oligarki. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami siap melawan,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, IMM Blora akan melakukan kampanye melalui media sosial untuk menyuarakan aspirasi mereka. Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah, mereka akan menggelar diskusi publik dengan melibatkan tokoh masyarakat dan akademisi.
“Jika tetap tidak ada tanggapan, IMM se-Jawa Tengah siap turun ke jalan untuk menuntut hak rakyat,” tambahnya.
Konsolidasi ini menjadi bentuk perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, sekaligus menegaskan peran IMM sebagai pengawal demokrasi dan keadilan sosial.(Agung)
