 |
| Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini |
BLORA,POJOKBLORA.ID - Komitmen untuk memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak terus diperkuat, Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, yang Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Blora, menegaskan bahwa seluruh dapur program SPPG di Kabupaten Blora wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rakor MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025), yang diikuti Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas terkait, Forkopimcam se-Blora, para Kepala Puskesmas, hingga para ahli gizi dari seluruh SPPG di Kabupaten Blora.
Menurutnya, saat ini di Kabupaten Blora terdapat 55 dapur SPPG, untuk itu Wabup mendorong agar seluruh dapur dapat segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama dapur layak beroperasi.
“Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan, menyampaikan kepada kepala SPPG nya untuk memenuhi persyaratan SLHS dan untuk tester harus punya, seperti arahan BGN, dan itu saya batasi sampai tanggal 1 November. Kalau tidak, saya akan tutup sementara (SPPG-nya) dan saya akan laporkan ke BGN,” terang Wabup
Disampaikan bahwa Pemkab Blora siap siap memberikan pendampingan agar seluruhnya dapat memenuhi standar sebelum batas waktu. Ia juga meminta agar seluruh dapur memiliki Tester makanan.
Rakor tersebut, jelas Wabup, sekaligus untuk menyatukan visi dan persepsi dengan segenap pihak terkait.
“Karena banyaknya aduan yang masuk ke kami selaku Satgas, makanya pada hari ini kami undang seluruh ahli gizi untuk menyatukan visi dan persepsi tentang makanan yang bergizi untuk anak itu yang apa, untuk anak-anak sekolah seperti apa, jadi tidak sembarangan menyajikan,” paparnya
Sekaligus, pada kesempatan tersebut sejumlah ahli gizi juga diminta untuk menjelaskan bagaimana proses yang mereka lakukan, sekaligus memberi masukan tentang kendala dan tantangan yang mereka hadapi.
“Tadi di panggil satu persatu, itu tanpa pemberitahuan dulu, spontan semua, kita ingin tahu kesiapan ahli gizi itu seperti apa,” imbuhnya
Pada kesempatan itu, Wabup juga meminta kepada seluruh Forkopimcam untuk menggelar rapat koordinasi, dengan melibatkan Kepala Desa yang berkaitan dengan program MBG ini di wilayahnya. Agar segera mendata sasaran penerima manfaat di wilayahnya.
“Kami mohon kepada Pak Camat selaku koordinator wilayah masing-masing kecamatan, untuk segera merapatkan hal ini bersama Kapolsek, Danramil sekaligus kepala desa, yang terkait dengan berdirinya SPPG di tempat itu, ada berapa yang sasaran yang harus dilayani,” pintanya
Selain itu, Wakil Bupati juga meminta agar setiap wilayah segera melakukan pemetaan (mapping) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui sebaran dan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga keberadaan dapur SPPG dapat berfungsi secara efektif, merata, dan tepat sasaran.
“Akan kami adakan mapping ulang adanya SPPG yang sudah beroperasi dan penerima manfaatnya, kalau ada yang overload kita geser, kita mapping ulang. Setelah mendapat masukan dari pak camat, kami beri waktu satu minggu, kita mapping lagi, kita geser-geser,” tambahnya
Wabup juga menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus digunakan sesuai peruntukannya. Menurutnya, alokasi biaya operasional dan sewa sudah ditentukan secara terpisah, sehingga anggaran sebesar Rp10.000 per penerima manfaat, wajib digunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan makanan, tanpa ada pengurangan untuk keperluan lainnya.
Peran Ahli Gizi.
Sementara itu, Nur Intan, Ahli Gizi SPPG Karangjati 1 atau dikenal SPPG Larasati Blora, berbagi testimoni dihadapan para peserta rakor terkait bagaimana ahli gizi berperan dalam menyajikan makanan yang sehat dan aman.
“Ahli gizi bekerja mulai dari perencanaan, bagaimana ahli gizi menyusun standar menu, standar porsi kemudian pola menu, sekiranya pola menu yang akan digunakan seminggu kedepan, dimana dalam pemilihan bahan ahli gizi juga memiliki spesifikasi bahan makanan, jadi ketika ada bahan makanan yang datang akan dilakukan penyortiran jika ada bahan makanan yang terindikasi busuk atau berlubang itu kita mengajukan retur ke supplier” kata Intan
Setelah perencanaan bahan baku, proses dilanjutkan ke tahap persiapan, di mana ahli gizi memberikan briefing kepada tim dapur mengenai menu yang akan dimasak esok hari serta bahan yang perlu disiapkan. Pada SPPG Karangjati 1 proses pengolahan makanan untuk diantarkan dalam tiga kloter pengantaran.
“Ahli gizi berperan pada proses pengolahan ini Dimana ahli gizi berperan untuk melakukan QC (quality control) atau uji organoleptic pada proses pemasakan dan juga ahli gizi berperan membuat sampel,” Jelasnya
Dalam proses pemorsian, ahli gizi berperan penting dengan menyiapkan golden sample, yaitu contoh porsi makanan yang sudah disesuaikan dengan standar gizi. Dalam sampel tersebut, ahli gizi menentukan takaran yang tepat, seperti jumlah gram nasi, sayur, lauk seperti ayam, serta jumlah potongan buah.
Contoh porsi ini kemudian disampaikan kepada tim pemorsian sebagai acuan dalam membagi makanan secara merata dan sesuai kebutuhan gizi anak.
“Setelah itu nanti ada uji organoleptic, pagi biasanya kita juga melakukan tester sendiri, jadi kita pagi mencicipi makanannya sekiranya ini tadi yang diantarkan pagi masih layak atau tidak, kemudian yang siang kita juga coba makan lagi sama seperti yang diantarkan tadi apakah masih layak dikonsumsi atau tidak,” paparnya
Disampaikan Intan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pihak sekolah untuk memastikan menu yang disajikan sesuai dan diterima dengan baik. Jika terdapat menu yang dirasa kurang cocok atau terjadi kesalahan, pihak sekolah dapat segera melaporkan kepada SPPG nya. Selanjutnya, kami akan segera mengganti dengan paket menu yang baru dan lebih sesuai.(AGUNG)
