 |
| Ketua FKMB , Didik Lukardono |
BLORA,POJOKBLORA.ID – Forum Komunikasi Masyarakat Blora (FKMB) resmi berdiri sebagai lembaga yang menjembatani penyelesaian masalah sosial dan kendala komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Lembaga ini digawangi oleh tokoh-tokoh senior serta perwakilan lintas agama di Bumi Mustika.
Ketua FKMB, Didik Lukardono, menyatakan bahwa pembentukan forum ini bertujuan menciptakan sinergi antara warga dan pemerintah daerah. Pihaknya akan bertindak sebagai katalisator ketika muncul hambatan dalam proses pembangunan atau pelayanan publik.
"FKMB ini adalah satu lembaga yang menangani masalah-masalah sosial. Kemudian, kalau ada keterlibatan dengan pemerintah yang terjadi kendala atau hambatan-hambatan, itu juga masuk ke sini. Barangkali kita secara bersama bisa selesaikan dalam forum ini untuk membantu pemerintah dan masyarakat," ujar Didik kepada awak media, Senin (23/2/2026).
Didik menegaskan, kehadiran FKMB bukan untuk menjadi oposisi, melainkan mitra strategis pemerintah. Pihaknya akan merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang mungkin tidak dapat diselesaikan secara parsial, dengan pendekatan musyawarah dan kebersamaan.
Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, FKMB melibatkan sejumlah tokoh kunci di Kabupaten Blora. Berdasarkan struktur yang disampaikan, Dewan Pembina dipercayakan kepada H. Susanto Raharjo, yang akrab disapa Kaji Teksun. Sementara itu, posisi Dewan Penasihat diisi oleh para mantan pejabat tinggi daerah dan tokoh agama.
"Keanggotaan kami di FKMB ini, ketuanya saya. Dewan pembinanya H. Susanto Raharjo yang dikenal Kaji Teksun. Kemudian dewan penasihatnya ada mantan Bupati Yudi Sancoyo, mantan Wakil Bupati Abu Nafi, mantan Sekda Sutikno Slamet. Dari tokoh-tokoh agama, dari NU, Muhammadiyah, maupun kalangan pendeta, semua masuk di FKMB," papar Didik merinci komposisi pengurus.
Dengan melibatkan unsur pimpinan formal seperti mantan kepala daerah serta tokoh agama dari berbagai latar belakang, FKMB diharapkan mampu menjadi rumah besar bagi dialog lintas sektor. Keberagaman dalam kepengurusan dinilai sebagai modal sosial yang kuat untuk meredam potensi konflik dan memperkuat harmoni di Kabupaten Blora.(Agung)
