BLORA,POJOKBLORA.ID – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung mengambil langkah preventif untuk mencegah potensi konflik dalam pengelolaan kawasan hutan dengan mengedepankan dialog partisipatif bersama masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan "Ngopi Bareng" yang melibatkan masyarakat penggarap lahan hutan di Desa Gempol, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jumat (27/2) malam.
Forum yang berlangsung di tengah permukiman warga itu tidak hanya dihadiri oleh jajaran Perhutani, tetapi juga melibatkan elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Blora Selatan (FBS). Langkah ini ditempuh untuk memperkuat komunikasi multipihak dan memastikan seluruh aspirasi dari tingkat akar rumput dapat terserap dengan baik.
Administratur KPH Randublatung, Herry Merkussiyanto Putro, menegaskan bahwa komunikasi sosial secara langsung merupakan kunci utama dalam menjaga kondusivitas di lapangan. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan yang luas tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat sekitar.
"Komunikasi sosial secara langsung merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara Perhutani dan masyarakat sekitar hutan," ujar Herry dalam keterangannya, Sabtu (28/2).
Herry menjelaskan, KPH Randublatung memiliki wilayah kerja seluas kurang lebih 32 ribu hektare yang tersebar di Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan, dengan total 12 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 44 Resort Pemangkuan Hutan (RPH). Luasnya wilayah kerja tersebut menuntut adanya kesamaan persepsi antara pengelola dan masyarakat agar pengelolaan hutan dapat berjalan berkelanjutan.
"Dengan duduk bersama, kita dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat, mencari solusi terbaik, dan memperkuat sinergi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dialog terbuka seperti ini menjadi sarana efektif untuk menyamakan pemahaman terkait aturan dan skema pengelolaan hutan," katanya.
Lebih lanjut, Herry menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan terus digelar secara bergilir di wilayah BKPH lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi miskomunikasi yang kerap menjadi pemicu gesekan di lapangan. Selain menjaga kelestarian hutan, Perhutani juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian di kawasan hutan yang dilakukan sesuai ketentuan, termasuk melalui skema Kerja Sama Kemitraan (KSK).
Sementara itu, Sekretaris Desa Gempol, Sutikno, mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Perhutani. Ia menilai forum dialog tersebut sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan harmonis antara masyarakat penggarap dan Perhutani.
"Sinergi dan komunikasi yang baik antara Perhutani dan masyarakat penggarap lahan hutan merupakan sebuah keharusan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan adanya forum seperti ini, kami berharap hubungan kemitraan antara warga dan Perhutani semakin erat," ujarnya.(Red)
