BLORA,POJOKBLORA.ID – Polemik di media sosial yang menyebut adanya tindakan tidak etis dalam kegiatan pembangunan jalan swadaya di Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, mendapatkan tanggapan langsung dari masyarakat setempat. Warga dan perangkat desa menilai tudingan yang beredar tersebut terburu-buru dan tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Sorotan yang viral di platform media sosial itu menuding kehadiran Bupati Blora dalam kegiatan pembangunan jalan hanya dimanfaatkan sebagai ajang pencitraan. Namun, masyarakat Desa Nglebak justru membantah keras tudingan tersebut dengan menyebut sejumlah fakta di lapangan.
Sekretaris Desa Nglebak, Maryono, menegaskan bahwa kehadiran Bupati Blora justru membawa kontribusi konkret bagi warganya. Bantuan material berupa 300 sak semen dan grosok, serta dukungan dari dinas terkait, dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah terhadap inisiatif swadaya warga.
"Tudingan yang menyebut kehadiran bupati hanya untuk numpang konten itu sangat tidak berdasar. Kami merasakan langsung manfaatnya, baik secara moril maupun material," ujar Maryono saat ditemui di lokasi pembangunan, Selasa (24/3).
Hal senada disampaikan oleh Suwardi, salah seorang warga Desa Nglebak. Ia mengaku baru pertama kali melihat kepala daerah turun langsung ke desanya dan ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan yang selama ini digerakkan oleh gotong royong warga.
"Ini pertama kali saya lihat pak bupati datang ke desa kami, tidak sekadar datang, tapi ikut serta dan membawa bantuan. Kami sangat terbantu," kata Suwardi dengan nada bersemangat.
Kepala Desa Nglebak, Eko Puryono, mengapresiasi dukungan nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, selain bantuan material, kunjungan tersebut juga dirangkai dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada anak yatim di desa setempat.
"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ini bentuk sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat," ujar Eko.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Blora juga membawa serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kehadiran OPD ini dimanfaatkan untuk melakukan survei langsung di lapangan guna merencanakan pembangunan yang lebih terstruktur.
Hasil peninjauan tersebut menjadi dasar bagi komitmen penganggaran pembangunan jalan penghubung Nglebak–Megeri yang direncanakan pada tahun 2027. Masyarakat pun menyambut baik rencana tersebut sebagai kelanjutan dari upaya kolaborasi yang telah terjalin.
Masyarakat Desa Nglebak berharap publik dapat melihat persoalan secara utuh dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Mereka menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung merupakan bentuk kolaborasi tulus antara masyarakat dan pemerintah, bukan sekadar aktivitas pencitraan.
"Kami berharap rencana pembangunan tahun 2027 nanti benar-benar terealisasi. Ini yang kami nantikan sebagai wujud sinergi antara gotong royong warga dan kehadiran pemerintah," pungkas Eko Puryono.(Agung)
