BLORA,POJOKBLORA.ID – Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Blora, Supriyanto, dengan tegas menolak wacana relokasi yang dinilai belum disertai kajian matang. Para pedagang menyatakan kesiapan mengikuti penataan, namun tidak bersedia dipindahkan jika hanya didasari isu tanpa studi komprehensif.
"Kami menolak jika hanya ada wacana relokasi tanpa kajian dan keterlibatan langsung dari pihak terkait. Kalau memang ada kajian matang yang tujuannya lebih baik untuk peningkatan penghasilan, itu bisa berbeda cerita," ujar Supriyanto kepada wartawan di Blora, Senin (6/4/2026).
Supriyanto menjelaskan, PKL Alun-Alun Blora menginginkan keberadaan ruang publik seperti alun-alun di daerah lain yang dapat dimanfaatkan warga untuk jogging maupun kegiatan lainnya. Ia menyebut opsi pemusatan di dua lokasi—yakni di Dsona atau bekas Pasar Lama—dapat dipertimbangkan asalkan dilakukan dengan kajian yang tepat.
"Alun-alun ini bukan hanya soal kemudahan akses, tetapi juga sejarah dan pusat kegiatan masyarakat untuk mencari rezeki. Itu yang ingin kami pertahankan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Blora, Mochamad Muchklisin, mengapresiasi langkah PKL yang menyampaikan aspirasi melalui kanal resmi. Menurutnya, persoalan ini membutuhkan jalan tengah lantaran ada kesimpangsiuran antara regulasi terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan Surat Keputusan penetapan lokasi jurnal kuning untuk PKL.
"Relokasi bukan hal sederhana. Perlu kajian matang karena menyangkut banyak orang. Banyak kejadian relokasi tidak berhasil karena kurang kajian. Jika masih ada jalan lain selain relokasi, mengapa tidak?" ujar Muchklisin.
Muchlisin menambahkan, pihaknya akan mengawal regulasi ini dan dalam satu minggu ke depan akan mengoordinasikan dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.(Agung)
