BLORA,POJOKBLORA.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto, mendorong masuknya investasi ke wilayah Kabupaten Blora, khususnya di Kecamatan Sambong yang dinilai memiliki potensi besar dari lahan Perhutani. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran di daerah tersebut.
"Masuknya investor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Blora," ujar Siswanto di Blora, Jumat (24/4/2026).
Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menyampaikan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut diminta untuk ikut memperjuangkan berbagai potensi daerah agar dapat dikembangkan secara optimal.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas kegiatan DPRD, baik kunjungan kerja maupun rapat, dengan mengedepankan tema-tema yang relevan dan mutakhir. Beberapa isu strategis yang dinilai perlu menjadi fokus antara lain legalitas sumur rakyat, pengelolaan sumur tua dan sumur idle, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta pengembangan wilayah kuasa pertambangan seperti WKP Blok Cepu.
Menurut Siswanto, tema lain seperti ketahanan pangan dan energi juga perlu diangkat dalam setiap kegiatan agar lebih berdampak bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan DPRD tidak hanya memuat jadwal, tetapi harus dilengkapi dengan tema, tujuan, serta hasil yang jelas.
Oleh karena itu, Sekretariat DPRD diminta menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif. "Setiap kegiatan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan memiliki output serta outcome yang jelas," tegasnya.
Siswanto juga menilai hasil kegiatan perlu dipublikasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar tidak berjalan parsial. Masukan dari berbagai pihak, termasuk MPKN, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja DPRD yang bermuara pada kepentingan masyarakat.
"Mulai dari input, output hingga outcome harus jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.
Sebagai contoh, dalam pengawasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pihaknya akan mendorong peningkatan capaian agar setara dengan daerah lain yang telah mencapai 100 persen. Dengan demikian, seluruh kegiatan DPRD dan pemerintah daerah diharapkan lebih terintegrasi, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(AGUNG)
