BLORA,POJOKBLORA.ID– Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi 191 pejabat Administrator, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Pemkab Blora, Selasa (13/5/2026). Kegiatan berlangsung di pendopo Bupati kabupaten Blora.
Bupati Blora, Dr H. Arief Rohman, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi dan pelantikan kali ini. Ia membuka ruang transparansi seluas-luasnya bagi masyarakat yang mengetahui adanya praktik menyimpang.
“Tidak ada jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. Kalau ada yang mengatakan atau mengetahui adanya praktik jual beli jabatan, silakan langsung lapor kepada saya,” tegas Bupati di hadapan para pejabat yang dilantik dan tamu undangan.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan dan mutasi jabatan dilakukan secara profesional, berdasarkan aturan serta kebutuhan organisasi, bukan karena praktik transaksional.
Jabatan Bukan Hadiah, Melainkan Amanah
Dalam sambutannya, Arief Rohman mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar simbol kekuasaan atau prestise pribadi. Menurutnya, jabatan adalah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara.
“Jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan dedikasi, loyalitas, dan semangat pengabdian,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas, disiplin, dan etika birokrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.
ASN Diminta Fokus Melayani Masyarakat
Bupati juga berpesan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak terjebak pada pola pikir kekuasaan, melainkan menjadikan jabatan sebagai ruang pengabdian. Para pejabat diminta untuk:
· bekerja penuh tanggung jawab,
· menjaga kepercayaan publik,
· tidak menyalahgunakan kewenangan,
· serta mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, dan responsif.
Menurutnya, birokrasi yang sehat hanya bisa dibangun melalui integritas dan kerja nyata, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Perkuat Reformasi Birokrasi di Blora
Pelantikan 191 pejabat ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi di Kabupaten Blora, agar pemerintahan semakin profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Acara berlangsung lancar dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, tokoh undangan, serta para pejabat yang dilantik.(Agung)
