BLORA,POJOKBLORA.ID– Ketegangan politik di Gedung DPRD Kabupaten Blora memasuki babak baru setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melayangkan aksi boikot dan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Blora, Munawar SH, menilai kritik yang dilontarkan partai banteng telah keluar jalur dan cenderung menjadi serangan personal terhadap Ketua DPRD Blora, Mustopa.
Meskipun mengapresiasi hak politik PDIP untuk menyatakan sikap, Munawar menegaskan bahwa tuduhan terkait sulitnya akses dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tidak berdasar dan dinilai sebagai upaya pembunuhan karakter.
"Secara konstitusi, itu hak politik fraksi PDIP. Saya menghargai dan menghormati langkah boikot mereka. Namun regulasi paripurna maupun Bamus, selama masih kuorum, tetap harus berjalan," ujar Munawar saat ditemui, Jumat (1/5/2026).
Tudingan Tak Berdasar
Munawar menyoroti pernyataan Ketua Fraksi PDIP yang mengeluhkan akses DPA. Ia menjelaskan sistem kepemimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial dengan empat pimpinan yang memiliki kewenangan setara, bukan terpusat pada satu orang.
Lebih lanjut, politisi PKB itu memaparkan bahwa Fraksi PDIP sendiri menempatkan kadernya di Komisi A, B, C, dan D. Seharusnya, permasalahan teknis terkait DPA dapat dipertanyakan langsung melalui kader yang duduk di komisi terkait.
"Sangat disayangkan jika ini mengarah pada pembunuhan karakter terhadap saudara Mustopa. Gaya seperti itu tidak boleh, ini tidak fair. Kita harus menunjukkan empati dan kedewasaan dalam berpolitik," tegas Munawar dengan nada tegas.
Situasi Tetap Kondusif
Meski terjadi boikot, Munawar memastikan agenda Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tetap berjalan karena telah memenuhi kuorum.
"DPRD memiliki mekanisme internal yang jelas. Kami mengedepankan prinsip kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan," tambahnya.
Catatan Pengamat
Pengamat politik lokal menilai perseteruan internal di lembaga wakil rakyat ini berpotensi mengganggu kinerja legislasi dan pengawasan jika tidak segera didamaikan. Masyarakat Blora kini menanti langkah konkret para elite politik untuk meredakan ketegangan dan mengembalikan fokus pada pelayanan publik.
Sampai berita ini diturunkan, Fraksi PDIP belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Ketua Fraksi PKB tersebut.(Agung)