BLORA,POJOKBLORA.ID – Ratusan warga yang tergabung dalam Front Blora Selatan menggelar aksi audiensi terbuka di Gedung DPRD Kabupaten Blora, Kamis (21/5/2026). Mereka menuntut pertanggungjawaban PT Pertamina atas dampak eksploitasi proyek migas yang dinilai merugikan wilayah selatan Blora.
Audiensi yang semula dijadwalkan pukul 11.00 WIB baru dimulai satu jam kemudian. Ruang rapat utama DPRD Blora dipadati oleh perwakilan warga, tokoh masyarakat, serta anggota dewan yang bertindak sebagai mediator.
Tuntutan Lima Pokok
Dalam aksinya, massa yang mengusung jargon "Desa Bukan Ruang Eksploitasi" menyodorkan lima tuntutan utama:
1. Dampak sosial – Perubahan tatanan kehidupan masyarakat akibat aktivitas migas masif.
2. Kerusakan infrastruktur – Jalan rusak parah dan ancaman robohnya jembatan karena lintasan kendaraan berat proyek.
3. Transparansi CSR – Kejelasan dana Corporate Social Responsibility yang dinilai tidak tepat sasaran.
4. Pengaturan alat berat – Gangguan mobilitas harian warga akibat aktivitas kendaraan berat.
5. Kepastian hukum – Perlindungan hak dan ruang hidup masyarakat terdampak.
Salah satu perwakilan massa membacakan manifesto di ruang sidang:
"Pembangunan tanpa rakyat hanya melahirkan ketidakadilan. Kami menjadikan gedung dewan ini sebagai medan pertempuran adu gagasan, bukan tempat rakyat dibungkam."
Situasi Kondusif-Tegang
Pantauan di lokasi menunjukkan suasana kondusif namun sarat ketegangan positif. Para warga secara bergantian menyampaikan kesaksian lapangan, mulai dari retaknya dinding rumah hingga lumpurnya akses jalan satu-satunya menuju kecamatan.
Seorang petani dari Kecamatan Randublatung mengaku:
"Setiap hari truk proyek lewat. Jalan ambrol, sawah saya terganggu saluran airnya. Kami minta Pertamina turun tangan, bukan hanya janji."
Komitmen DPRD
Anggota DPRD Blora yang memimpin dialog menyatakan akan mengawal tuntutan ini hingga ke tingkat provinsi.
"Kami segera memanggil pihak Pertamina untuk memberi jawaban konkret. Tidak boleh ada pembiaran atas kerusakan di Blora Selatan," tegasnya.
DPRD berjanji menyusun jadwal pertemuan resmi antara Fraksi DPRD, Front Blora Selatan, dan manajemen Pertamina dalam pekan depan.
Audiensi ditutup sekitar pukul 15.20 WIB tanpa insiden. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah menyepakati tenggat waktu satu minggu bagi DPRD dan Pertamina untuk memberikan respons resmi.(Red)
