BLORA,POJOKBLORA.ID — Front Blora Selatan menyoroti pelaksanaan program bantuan pengembangan tebu di Kabupaten Blora agar benar-benar berjalan transparan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan riil petani di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum pembahasan pengembangan kawasan tebu Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Blora, Jumat (8/5/2026).
Minta Program Tidak Sekadar Serapan Anggaran
Melalui juru bicaranya, Exi Wijaya, Front Blora Selatan menegaskan bahwa bantuan tebu dari pemerintah harus benar-benar menyentuh petani aktif dan tidak hanya menjadi proyek formalitas atau sekadar mengejar serapan anggaran.
Menurutnya, program pengembangan tebu harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani.
"Karena itu, kami Front Blora Selatan memastikan agar bantuan tebu harus tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil petani, bukan sekadar proyek atau serapan anggaran," tegas Exi dalam forum tersebut.
Soroti Validitas Data Penerima Bantuan
Front Blora Selatan menilai pemerintah perlu memastikan validitas data penerima bantuan secara detail dan terukur. Beberapa indikator yang diminta untuk diperjelas antara lain identitas petani penerima, luas lahan garapan, tingkat produktivitas lahan, hingga kepastian bahwa penerima benar-benar aktif menanam tebu.
Selain itu, mereka juga meminta adanya kepastian terkait penyerapan hasil panen agar petani tidak mengalami kerugian setelah masa tanam.
"Tolak ukurnya harus jelas, siapa petani penerima, berapa luas lahannya, bagaimana produktivitasnya, apakah benar aktif menanam, dan apakah ada jaminan hasil panen terserap," ujarnya.
Peringatkan Potensi Kerugian Petani
Front Blora Selatan juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan dan perencanaan yang matang, bantuan pemerintah berpotensi tidak efektif dan justru merugikan petani di lapangan.
Mereka menilai persoalan distribusi dan pemasaran hasil panen menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam program pengembangan tebu.
"Kalau tidak, bantuan hanya jadi perampokan anggaran, sementara di lapangan tebu tetap numpuk di pinggir jalan dan petani tetap menanggung kerugian," katanya dengan nada tegas.
Dorong Transparansi dan Pengawasan Program
Melalui forum tersebut, Front Blora Selatan berharap pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait dapat memperkuat pengawasan serta transparansi program bantuan tebu agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan petani.
Mereka juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pengembangan tebu agar ke depan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Blora.
Forum diskusi tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian, anggota Komisi B DPRD Blora, serta sejumlah kelompok tani dari kawasan Blora Selatan. Rencana lanjutan terkait verifikasi data penerima bantuan akan dijadwalkan dalam rapat koordinasi pekan depan.(Red)
