BLORA,POJOKBLORA.ID– Front Blora Selatan (FBS) menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menghambat investasi maupun proyek nasional yang masuk ke Kabupaten Blora. Namun, aktivis FBS meminta Pertamina menunjukkan empati dan tanggung jawab terhadap dampak sosial serta infrastruktur wilayah sekitar proyek.
Pernyataan tersebut disampaikan aktivis Front Blora Selatan, Grex, usai menggelar audiensi di DPRD Blora, baru-baru ini.
"Front Blora Selatan tidak pernah mempersulit ataupun menghambat investasi yang masuk ke Kabupaten Blora. Kami paham bahwa pembangunan dan investasi dibutuhkan daerah. Tapi investasi juga harus berjalan dengan mematuhi aturan dan menghormati hak masyarakat," ujar Grex.
Grex menegaskan bahwa sikap FBS bukan bentuk penolakan terhadap proyek nasional, melainkan upaya mengingatkan perusahaan agar menjalankan kewajiban sesuai regulasi yang berlaku.
"Blora sudah sangat terbuka memberikan akses terhadap aktivitas proyek Pertamina. Jalan kabupaten dipakai untuk mobilisasi alat berat, kendaraan proyek melintas setiap hari, dan masyarakat ikut menanggung dampaknya. Maka sudah sewajarnya jika perusahaan juga memiliki empati terhadap masyarakat Blora," katanya.
Menurut Grex, masyarakat tidak meminta hal yang berlebihan. Warga hanya menginginkan adanya tanggung jawab yang jelas terhadap dampak yang muncul akibat aktivitas proyek, baik terhadap lingkungan sosial maupun fasilitas umum yang digunakan perusahaan.
"Yang menjadi perhatian masyarakat bukan hanya jalan kabupaten, tetapi juga infrastruktur jembatan yang dilalui kendaraan bertonase besar. Jembatan itu dibangun untuk kepentingan masyarakat, bukan dirancang untuk terus-menerus menahan beban mobilisasi alat berat proyek skala besar," lanjutnya.
Ia menyampaikan bahwa kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama apabila tidak ada pengawasan dan kepastian tanggung jawab terhadap potensi kerusakan infrastruktur.
"Kalau sampai terjadi kerusakan jalan atau jembatan, yang paling dirugikan tetap rakyat. Petani terganggu, aktivitas ekonomi terganggu, anak sekolah terdampak. Maka perusahaan tidak bisa hanya fokus pada percepatan proyek, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan keberlangsungan fasilitas publik yang dipakai," tegasnya.
Grex juga menilai bahwa investasi tidak boleh berjalan dengan pola lama, di mana masyarakat hanya diminta memahami kepentingan proyek nasional tetapi suara warga dianggap gangguan ketika mulai mempertanyakan dampaknya.
"Kritik masyarakat bukan ancaman bagi investasi. Justru itu bentuk kontrol agar pembangunan berjalan sehat dan adil. Kami tidak anti investasi, tapi kami juga tidak ingin rakyat Blora hanya kebagian dampak sementara keuntungan dan keputusan semuanya dibawa ke pusat," ujarnya.
Ia memastikan Front Blora Selatan akan tetap menggunakan jalur dialog dan konstitusional dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terdampak.
"Kami ingin ada keseimbangan. Proyek boleh berjalan, investasi silakan masuk, tapi hak masyarakat dan keselamatan infrastruktur daerah juga harus dihormati," pungkas Grex.(Red)
