SEMARANG,POJOKBLORA.ID– Pemerintah Kabupaten Blora kembali mencatatkan sejarah dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menganugerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut sejak 2015.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/6/2026). Opini tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, serta Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Candra.
Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) serta jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, pencapaian ini bukan hal instan, melainkan hasil dari budaya kerja akuntabel yang terus dipupuk selama lebih dari satu dekade.
"Alhamdulillah, ini adalah opini WTP ke-12 untuk Kabupaten Blora. Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran OPD, Pak Sekda, dan DPRD atas kerja kerasnya. Ini kami persembahkan untuk masyarakat Blora," ujar Wakil Bupati usai menerima piagam.
Sementara itu, Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., dalam keterangan terpisah menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia meminta jajarannya untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas belanja daerah agar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
"Kami bertekad menjaga kualitas laporan keuangan dan pelaksanaan program agar akuntabel, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat," tegas Bupati.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Blora, Lanova Candra. Ia menilai keberhasilan ini mencerminkan sinergi sempurna antara fungsi pengawasan legislatif dan pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.
"Predikat WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi juga refleksi dari kekompakan dan sinergi semua pihak. Semoga ini menjadi energi baru untuk mewujudkan Blora yang maju dan berkelanjutan," ungkap Lanova.
Acara penyerahan LHP turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi; Inspektur Daerah, Irfan Agustian Iswandaru; serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur terkait lainnya. Pada kesempatan yang sama, BPK juga menyerahkan opini WTP kepada sejumlah kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang dinilai berhasil mempertahankan kualitas laporan keuangannya.
Sebagai informasi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat tertinggi dari BPK. Opini ini diberikan jika laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan Blora meraih WTP ke-12 secara beruntun sejak 2015 semakin mengukuhkan posisi daerah tersebut sebagai teladan dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Jawa Tengah.(Red)
