BLORA,POJOBLORA.ID– Seorang aktivis asal Blora, Mat Tohek, kembali menggelar aksi simbolis di hadapan aparat penegak hukum. Kali ini, ia melayangkan "Kartu Kuning" kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora dan DPRD setempat sebagai bentuk kritik dan peringatan terkait pengawasan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora.
Aksi yang dilakukan pada Selasa (18/8/2026) ini merupakan kelanjutan dari keresahan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dalam proyek yang menggunakan uang pajak tersebut .
Dalam aksinya, Mat Tohek yang juga dikenal sebagai Lilik Yuliantoro melakukan jalan kaki mundur dari Perempatan Tugu Pancasila menuju Kantor Kejari dan DPRD. Ia membawa simbol berupa mainan anak, miniatur truk, dan alat berat yang menggambarkan aktivitas pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu.
Gerakan jalan mundur ini ia maknai sebagai simbol bahwa proses pembangunan yang menggunakan anggaran negara tidak boleh berjalan tanpa kontrol dan pengawasan publik yang ketat .
Salah satu sorotan utama yang disampaikan Mat Tohek adalah dugaan adanya pemberian uang sebesar Rp300 ribu yang beredar di kalangan tertentu terkait proyek tersebut. Menurutnya, meskipun nominalnya kecil, uang tersebut berpotensi menjadi "bola panas" yang mencerminkan adanya upaya "pengondisian" atau pembungkaman terhadap pemberitaan dan kritik mengenai proyek Sekolah Rakyat.
"Kartu kuning ini sebagai hadiah dari pribumi untuk simbolisasi kepada Kejaksaan Negeri Blora. Jika tidak ada penyelesaian, kartu kuning ini akan menuju kartu merah," tegasnya.
Ia mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Blora untuk mengusut tuntas aliran dana tersebut serta membentuk tim independen. Selain itu, ia juga meminta DPRD Blora memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proyek dan meminta BKD menjatuhkan sanksi tegas jika ASN terbukti terlibat .
Tuntutan lain yang disampaikan adalah agar kontraktor dan ASN terkait memberikan klarifikasi serta permintaan maaf terbuka kepada publik jika terbukti bersalah.
"Intinya tuntutan saya sanksi tegas ASN dan kontraktor harus meminta maaf. Sekolah Rakyat dibangun dari pajak dan uang rakyat. Jangan dinodai dengan dosa-dosa terselubung. Kami menolak bungkam. Kami ingin pembangunan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya di hadapan perwakilan lembaga .
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Blora, Agus Lis, yang berjanji akan meneruskan materi aksi kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk ditindaklanjuti.
Mat Tohek berharap aparat penegak hukum dan legislatif tidak mengabaikan aspirasi ini sebagai bentuk kontrol sosial, dan ia menegaskan perjuangan akan berlanjut menuju tahap "kartu merah" jika tidak ada kejelasan. "Kami pribumi, kami cinta Blora, kami menolak bungkam. Panjang umur perjuangan, panjang umur hal-hal baik," pungkasnya.(Red)
