BLORA,POJOKBLORA.ID– Aktivis muda Blora yang dikenal vokal dalam isu-isu kerakyatan, Dhanny Wong Cilik, menyerukan pentingnya regulasi dan legalisasi sumur minyak rakyat beserta hilirisasinya. Menurutnya, keberadaan sumur minyak tradisional yang dikelola warga Blora saat ini belum memiliki kepastian hukum, membahayakan keselamatan, dan menyia-nyiakan potensi ekonomi besar bagi daerah dan negara.
“Banyak sumur minyak rakyat di Blora dikelola tanpa standar teknis. Ini berbahaya, baik bagi keselamatan pekerja maupun lingkungan,” ujar Dhanny, Rabu (14/5). Ia menegaskan, tanpa regulasi yang jelas, kegiatan pengeboran dan pengangkutan minyak rawan kecelakaan serta pencemaran, dan tidak bisa masuk ke dalam rantai pasok resmi energi nasional.
Lebih lanjut, Dhanny menyebut regulasi juga akan membuka jalan bagi pemberdayaan ekonomi lokal. “Bayangkan jika masyarakat diberi akses legal dan teknologi yang memadai. Produktivitas bisa meningkat, dan Blora bisa jadi pionir hilirisasi energi dari rakyat untuk rakyat,” katanya.
Ia juga menyinggung potensi besar kilang mini sebagai solusi hilirisasi berbasis pasokan sumur rakyat. “Ini bisa kurangi ketergantungan impor BBM. Kalau dikelola baik, negara pun bisa menarik pajak dan retribusi secara adil,” tegasnya.
Dhanny mendorong Pemkab Blora agar segera mengambil langkah konkret, mulai dari pemetaan dan pelatihan teknis hingga menyusun Perda tentang tata kelola sumur minyak rakyat. Ia juga mengusulkan kemitraan strategis dengan BUMN/BUMD energi agar distribusi dan pengolahan minyak dilakukan secara legal dan menguntungkan semua pihak.
Tak hanya tingkat lokal, Dhanny menilai peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPR RI juga sangat krusial. Pemprov harus mendukung regulasi tata ruang, infrastruktur, dan investasi, sementara DPR RI perlu mendorong revisi UU Migas agar mengakui aktivitas minyak rakyat sebagai bagian dari sistem energi nasional.
Di tingkat pusat, ia menantikan langkah progresif dari Kabinet Presiden Prabowo, khususnya Menteri ESDM, Menteri Investasi, dan Menteri Lingkungan Hidup. “Harus ada regulasi turunan, insentif investasi, hingga panduan AMDAL yang berpihak pada rakyat tapi tetap menjaga lingkungan,” pungkasnya.
Dhanny menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa regulasi sumur minyak rakyat adalah prasyarat mutlak untuk mewujudkan hilirisasi energi yang inklusif dan berkeadilan. “Ini bukan soal minyak semata, tapi soal kedaulatan energi dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Blora dan Indonesia,” tutupnya.(AGUNG)
