 |
| Ketua DPRD Blora, Mustopa |
BLORA,POJOKBLORA.ID — Ratusan hektare lahan tebu di Kabupaten Blora terancam tidak bisa digiling menyusul tutupnya PT Gendhis Multi Manis (GMM) Todanan. Kondisi ini membuat petani tebu kelimpungan mencari tempat menjual hasil panen mereka.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, langsung turun tangan. Dalam audiensi bersama perwakilan APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) di Pendopo Pertemuan DPRD Blora, Kamis (17/10/2025), ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama legislatif sedang bergerak mencari solusi cepat agar petani tidak merugi.
“Petani tebu saat ini benar-benar pusing. Pabrik GMM tutup, sementara ada isu PG Trangkil Pati juga akan berhenti operasi. Sekitar 500 hektare lahan tebu di Blora belum bisa ditebang, padahal musim hujan sudah mulai. Ini harus segera kita carikan jalan keluar,” ujar Mustopa dengan nada tegas.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Blora menghadirkan Direktur Perum Bulog untuk membuka peluang kerja sama penyerapan hasil tebu rakyat. Namun, Mustopa mengungkapkan, pembahasan lebih lanjut masih menunggu keputusan internal dari pihak Bulog.
“Kita sudah diskusikan langsung dengan Direktur Bulog. Jawabannya, akan segera dibahas internal untuk mencari skema terbaik pada perbaikan sistem 2026 nanti,” jelasnya.
Selain itu, Mustopa juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengupayakan perpanjangan masa giling di PG Trangkil Pati, agar sebagian tebu dari Blora masih bisa diproses di sana.
“Kalau masa giling bisa diperpanjang, petani Blora bisa sedikit lega. Setidaknya hasil panen 500 hektare yang belum tertebang bisa terselamatkan,” imbuhnya.
Tak hanya soal pemasaran, para petani juga menyampaikan kendala teknis di lapangan. Di tengah musim hujan, akses menuju lahan menjadi sulit dilalui kendaraan pengangkut tebu.
“Petani meminta agar tiap lokasi disiapkan alat berat atau bego untuk membantu akses truk pengangkut tebu, supaya panen bisa tetap berjalan meski kondisi medan becek,” tutur Mustopa.
Lebih jauh, DPRD Blora berencana memfasilitasi pertemuan langsung petani dengan Menteri atau Wakil Menteri terkait, agar keluhan dan harapan mereka dapat tersampaikan secara langsung ke pemerintah pusat.
“Kita siap menjembatani aspirasi ini. Petani ingin bicara langsung dengan Menteri atau Wamen, dan DPRD akan bantu fasilitasi. Ini harus ada solusi nyata,” tandas Ketua DPRD Blora tersebut.
Penutupan pabrik gula GMM Todanan menjadi pukulan telak bagi petani tebu Blora, yang selama ini menggantungkan penghidupan dari hasil giling lokal. DPRD berharap, langkah-langkah cepat lintas sektor dapat segera menyelamatkan hasil panen agar tidak terbuang percuma.(AGUNG)
