Direktur PT GMM Klaim Tak Berwenang Beri Subsidi Angkut, Petani Tebu Blora Terancam Rugi Ratusan Juta


BLORA,POJOKBLORA.ID –
Ratusan petani tebu di Kabupaten Blora masih menghadapi musim panen raya tanpa kepastian operasional Pabrik Gula (PG) PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Kecamatan Todanan. Dalam audiensi yang difasilitasi Polres Blora, Senin (29/6/2026), para petani meminta subsidi biaya transportasi, namun Direktur PT GMM justru menyatakan hal tersebut di luar kewenangannya.

Paguyuban Petani Tebu Blora mendesak manajemen PT GMM memberikan kompensasi ongkos kirim menyusul berhentinya operasi pabrik yang menyebabkan petani harus mengirim tebu hingga ke luar kabupaten. 

Ketua paguyuban, Anton Sudibyo, mengungkapkan bahwa biaya angkut melonjak drastis hingga dua kali lipat.

"Jika mengirim ke PG GMM, ongkosnya hanya Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per kuintal. Namun sekarang kami terpaksa mengirim ke PG Trangkil di Pati dengan biaya mencapai Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kuintal. Ini beban yang sangat berat," jelas Anton di Mapolres Blora.

Ia menambahkan bahwa subsidi transportasi merupakan solusi darurat agar petani tidak mengalami kerugian lebih besar. "Petani Blora sedang menderita. Subsidi angkut adalah satu hal yang sangat dibutuhkan karena kondisi ini darurat," tegasnya.

Petani lainnya, Khoirul, menyampaikan kekhawatiran serius terkait hasil panen yang terancam sia-sia. Ia menuturkan bahwa baru sekitar 20 persen lahan tebu yang berhasil ditebang. Jika tidak ada kepastian subsidi atau perbaikan pabrik, kerugian massal dikhawatirkan terulang seperti tahun lalu.

"Kami khawatir tebu tidak bisa tertebang lagi. Hutang petani akan bertambah banyak. Kami berharap subsidi segera turun, kalau tidak, ini akan menambah penderitaan kami," ujar Khoirul dengan nada prihatin.

Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur PT GMM, Benhur Ngkaimi, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan subsidi biaya angkut. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Kalau ongkos transportasi, teman-teman tadi sudah punya langkah sendiri. GMM tidak punya kewenangan, semua itu kewenangan pusat," ucap Benhur di lokasi yang sama.

Meski menolak permintaan subsidi, Benhur memastikan pihaknya terus berupaya agar pabrik dapat beroperasi kembali. Ia menyepakati adanya forum diskusi rutin dengan petani setiap pekan untuk membahas kendala yang dihadapi kedua belah pihak.

"Mudah-mudahan dengan cara-cara itu kita bisa mendapatkan solusi, termasuk keluhan petani dan kendala internal GMM. Semua pihak harus saling support," janjinya.

Audiensi yang berlangsung alot ini belum menghasilkan kesepakatan konkret. Polres Blora sebagai fasilitator berharap adanya titik temu antara petani dan manajemen pabrik, mengingat sektor pertanian tebu menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah Blora tersebut.(RED)

إرسال تعليق

Beri masukan dan tanggapan Anda tentang artikel ini secara bijak.

أحدث أقدم