BLORA,POJOKBLORA.ID — Kasus perundungan yang kembali berulang di SMP Negeri 1 Blora memicu kritik tajam dari kalangan legislatif. Lemahnya pengawasan tenaga pendidik, khususnya Bimbingan Konseling (BK) dan Kepala Sekolah, dinilai menjadi penyebab utama tidak terdeteksinya aksi kekerasan antar-siswa di sekolah favorit tersebut.
Insiden kekerasan fisik yang melibatkan siswa kelas 9 ini bermula dari aksi saling jahil di toilet sekolah pada Jumat lalu. Akibat pengeroyokan oleh sekitar lima rekan sekolahnya, korban mengalami luka memar di bagian wajah. Upaya mediasi internal yang digagas sekolah pada Selasa lalu pun menemui jalan buntu setelah keluarga korban menolak opsi damai dan memilih melapor ke Polres Blora.
Anggota DPRD Kabupaten Blora, Subroto, menegaskan bahwa status sekolah favorit seharusnya berbanding lurus dengan ketatnya sistem pengawasan dan pembinaan karakter. Kejadian berulang sejak tahun 2023 ini membuktikan adanya evaluasi yang tidak berjalan.
"Kalau di lingkungan sekolah favorit masih ada fenomena geng-gengan dan perundungan, ini sudah tidak layak. Kredibilitas Kepala Sekolah dan Guru BK patut dipertanyakan. Jika perlu, berikan sanksi tegas agar ada efek jera," tegas Subroto saat dikonfirmasi, Kamis (13/8/2026).
Subroto menambahkan, jika rasio Guru BK di sekolah memang kurang untuk memantau ratusan siswa, Dinas Pendidikan Blora wajib segera melakukan penambahan personel.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala SMPN 1 Blora membenarkan gagalnya upaya mediasi kekeluargaan yang ditawarkan sekolah dan menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembenahan internal.
"Kami sudah memfasilitasi mediasi dan mengundang seluruh pihak. Namun, keluarga korban menyatakan tidak bisa hadir dan memilih melaporkan kasus ini ke kepolisian. Menindaklanjuti evaluasi ini, kami janji akan memperketat skema pengawasan, termasuk menempatkan petugas khusus untuk menyisir area rawan seperti toilet saat jam istirahat," ujar Kepala SMPN 1 Blora.(Red)
