BLORA,POJOKBLORA.ID – Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Tani Hutan (KTH) Masjid Baitur Mulyo berlangsung khidmat di Kecamatan Sambong, Selasa (4/8/2026).
Mengusung tema "Dari Hutan Perhutanan Sosial untuk Kedaulatan Pangan", kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat pengelolaan kawasan hutan yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Jawa Tengah, KPH Cepu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, jajaran Forkopimcam Sambong, para kepala desa, Ketua KTH se-Kabupaten Blora, hingga perwakilan KTH dari Kabupaten Grobogan, Rembang, dan Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Blora menyampaikan apresiasi mendalam kepada para petani hutan sosial yang terus berupaya mengelola kawasan hutan secara produktif dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa berbagai dukungan yang telah diberikan pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Blora memiliki potensi yang sangat besar karena sekitar 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, sementara sebagian besar masyarakat tinggal di sekitar kawasan tersebut. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kelestarian hutan," ujar Sri Setyorini.
Lebih lanjut, Wakil Bupati mendorong para anggota KTH untuk mulai mengembangkan usaha yang lebih beragam, tidak hanya mengandalkan budidaya jagung.
Ia mencontohkan pengembangan usaha peternakan ayam petelur maupun budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan tambahan, dengan tetap berkoordinasi dan memperoleh izin dari pemangku kawasan hutan.
"Saya akan berupaya mencarikan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bantuan bibit lele, ayam, maupun kebutuhan lainnya. Harapan saya, setiap rumah nantinya bisa memelihara sekitar 50 ekor ayam petelur sehingga mampu menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga," katanya.
Komitmen DPRD Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
Sorotan utama dalam RAT kali ini adalah pernyataan tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Chandra, yang menyampaikan komitmen lembaga legislatif untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat penerima manfaat perhutanan sosial.
Lanova mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengupayakan program CSR dari Pupuk Indonesia seluas sekitar 2.000 hektare yang telah melalui tahapan verifikasi teknis di 11 desa pada tiga KTH. Program yang dinilai monumental ini direncanakan mulai kick off pada September mendatang dengan nilai bantuan yang cukup signifikan.
"Targetnya sekitar 4.000 petani akan menerima manfaat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan agroforestri sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi lebih baik," jelas Lanova di hadapan ratusan peserta RAT.
Pernyataan Wakil Ketua DPRD ini mendapat sambutan antusias dari para petani hutan sosial yang hadir. Pasalnya, program CSR berskala besar tersebut diharapkan menjadi terobosan dalam percepatan peningkatan kesejahteraan petani di sekitar kawasan hutan.
Pendampingan Berkelanjutan untuk Kelestarian Hutan
Sementara itu, Penyuluh Pendamping KTH Masjid Baitur Mulyo, Agung Wibowo, SP., memaparkan bahwa pendampingan terus dilakukan agar kawasan hutan tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, saat ini hasil yang dominan masih berasal dari panen jagung, namun ke depan petani didorong untuk menanam tanaman buah-buahan sebagai investasi jangka panjang.
"Ketika petani sudah beberapa tahun menanam jagung, nantinya tanaman buah dapat mulai dipanen sehingga nilai ekonominya akan lebih besar. Selain itu, limbah batang jagung setelah panen jangan dibakar karena dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman buah yang telah ditanam," ujarnya mengingatkan.
Agung juga menyampaikan bahwa KTH Masjid Baitur Mulyo telah memperoleh kepercayaan pemerintah untuk mengelola kawasan perhutanan sosial seluas 759 hektare dengan masa izin hingga 35 tahun. Namun demikian, izin tersebut akan dievaluasi secara berkala sehingga pengelolaan harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Tahun ini kami mengusulkan penanaman tanaman buah seluas 50 hektare. Saya berharap seluruh anggota dapat merawatnya dengan baik dan tetap mematuhi seluruh aturan kelembagaan KTH Masjid Baitur Mulyo," pesannya.
Sinergi untuk Kedaulatan Pangan
Ketua KTH Masjid Baitur Mulyo, Sutrisno, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dan seluruh pihak terhadap pengembangan perhutanan sosial di wilayahnya. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya hutan yang lestari sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan RAT yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara petani dengan para pemangku kepentingan. Berbagai masukan dan aspirasi diserap untuk menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan perhutanan sosial ke depan.
Dengan komitmen kuat dari DPRD melalui perjuangan Wakil Ketua DPRD Blora dan dukungan berbagai pihak, pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Blora diharapkan semakin maju dan memberikan dampak positif bagi kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.(Red)
