BLORA,POJOKBLORA.ID — Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Pujiariyanto, mengungkapkan bahwa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Blora mencatat capaian signifikan sepanjang awal tahun 2026 hingga awal Oktober. Total bantuan yang tersalurkan dari berbagai sumber pendanaan mencapai 2.872 unit.
Puji merinci, bantuan terbesar berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kini berganti nama menjadi Bedah Rumah, yakni 2.560 unit. Program ini tersebar di 16 kecamatan, dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Ngawen (764 unit) dan paling sedikit di Kecamatan Bogorejo (11 unit).
"Sumber pendanaan lainnya berasal dari APBD Kabupaten sebanyak 27 unit—15 unit di anggaran murni dan 12 unit di perubahan—kemudian BANPROF 201 unit, Baznas Kabupaten 45 unit, Baznas Provinsi 23 unit, serta Dana Desa 16 unit," jelas Puji kepada awak media, Rabu (4/11/2026).
Lebih lanjut, Puji menyampaikan bahwa untuk program BSPS/Bedah Rumah tahun 2027, pemerintah telah melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan. Syarat utama penerima adalah berada di desil 1–4 sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026, tidak berada di kawasan LP2B dan LSD, serta rumah mengalami kerusakan struktur. Verifikasi dan validasi lapangan akan dilakukan oleh 85 Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang tersebar di seluruh Kabupaten Blora.
Anggaran bedah rumah tahun ini sebesar Rp20 juta per unit, terdiri dari Rp2,5 juta untuk ongkos tukang dan Rp17,5 juta untuk material. Pada 2027 direncanakan naik menjadi Rp23 juta, dengan rincian Rp3 juta ongkos tukang dan Rp20 juta material. Kenaikan anggaran itu diikuti penurunan kuota nasional dari 400 ribu menjadi sekitar 350 ribu unit.
Puji menegaskan, penerima bantuan juga wajib memiliki tanah hak milik atau surat keterangan hibah yang sah. "Tanah desa tidak diperbolehkan," tegasnya.
Meski capaian sudah cukup besar, Puji mengakui masih terdapat sekitar 53 ribu RTLH di Kabupaten Blora yang belum tertangani dan perlu ditindaklanjuti. Hal ini sejalan dengan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. "Kami akan terus melakukan pendataan dan verifikasi agar bantuan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah," pungkasnya. (Red)
